Advertisement

Ini Sanksi Bagi Pengusaha yang Langgar UU Ketenagakerjaan

In Hukum 40 views
Advertisement

Last Updated on

Pengusaha harus memahami UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia.

Hal itu dilakukan agar tidak melanggar dan tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Sanksi pada undang-undang ini memuat dua bagian, yaitu:

  • Bagian pertama berupa ketentuan pidana, dan
  • Bagian kedua berupa sanksi administratif.

Sanksi Pidana

Pelanggaran PasalSanksi
Ketentuan Pasal 183
Pasal 74* Merupakan tindak pidana kejahatan.
* Sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau;
* Denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Ketentuan Pasal 184
Pasal 167 ayat (5)* Merupakan tindak pidana kejahatan. * Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau
* Denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Ketentuan Pasal 185
* Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2)
* Pasal 68
* Pasal 69 ayat (2)
* Pasal 80
* Pasal 82
* Pasal 90 ayat (1)
* Pasal 139
* Pasal 143
* Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7),
* Merupakan tindak pidana kejahatan.
* Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau;
* Denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Ketentuan Pasal 186
* Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3)
* Pasal 93 ayat (2)
* Pasal 137
* Pasal 138 ayat (1)
* Merupakan tindak pidana pelanggaran.
* Sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
* Denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Ketentuan Pasal 187
Pasal 37 ayat (2)
Pasal 44 ayat (1)
Pasal 45 ayat (1)
Pasal 67 ayat (1)
Pasal 71 ayat (2)
Pasal 76
Pasal 78 ayat (2)
Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 144
* Merupakan tindak pidana pelanggaran.
* Sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau
* Denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Ketentuan Pasal 188
* Pasal 14 ayat (2)
* Pasal 38 ayat (2)
* Pasal 63 ayat (1)
* Pasal 78 ayat (1)
* Pasal 108 ayat (1)
* Pasal 111 ayat (3)
* Pasal 114
* Pasal 148
* Merupakan tindak pidana pelanggaran.
* Sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kemudian dari ketentuan pasal-pasal tersebut, di Pasal 189 menjelaskan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan / atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

Tidak hanya bagian pertama saja yang harus dipahami oleh perusahaan, namun ada bagian kedua juga yang tak kalah penting untuk dipahami. Bagian kedua tersebut yakni:

Baca Juga : Perlindungan Hukum Terhadap Profesi yang Menjalankan Tugas-nya

Sanksi Administratif

Pelanggaran PasalSanksi
Ketentuan Pasal 190
* Pasal 5
* Pasal 6
* Pasal 15
* Pasal 25
* Pasal 38 ayat (2)
* Pasal 45 ayat (1)
* Pasal 47 ayat (1)
* Pasal 48
* Pasal 87
* Pasal 106
* Pasal 126 ayat (3)
* Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2)
Sanksi administratif berupa:
a.) Teguran;
b.) Peringatan tertulis;
c.) Pembatasan kegiatan usaha;
d.) Pembekuan kegiatan usaha;
e.) Pembatalan persetujuan;
f.) Pembatalan pendaftaran;
g.) Penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi;Pencabutan ijin  

Beberapa waktu yang lalu di Jakarta, pernah ada kejadian perusahaan itu melanggar aturan ketenagakerjaan ini.

Pelanggaran tersebut dikarenakan perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS.

Bahkan tidak membuat surat pengangkatan karyawan, padahal karyawan tersebut sudah bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih selama sepuluh tahun.

Akhirnya perkara hukum tersebut ditangani oleh law firm in Jakarta.

Dari uraian sanksi-sanksi di atas, penting bagi perusahaan agar betul-betul memperhatikan UU Ketenagakerjaan ini.

Dengan begitu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dapat terwujud.

Perusahaan juga dapat menggunakan bantuan law firm yang harapannya juga dapat membimbing perusahaan agar tidak terjerat masalah hukum terkait ketenagakerjaan ini.

Advertisement

Tags: #UU

Akbar Maulana
Author: 
Adik dari Alvi Iqbal Budiarsya. Saya seorang pencinta gamer mobile, seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire,
No related post!

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Must read×

Top